TAHANAN POLITIK PULAU BURU MALUKU (1969-1979) - Haryati, Tati (Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 2018)
Tujuan penulisan ini yaitu; (1) Untuk mengetahuiproses pemberangkatan Tahanan Politik ke Pulau Buru; (2) Untuk mengetahui jenis kekerasan yang menimpa Tahanan Politik di Pulau Buru; (3) Untuk mengetahui padangan lima sila dalam Pancasila terkait masalah kekerasan terhadap Tahanan Politik di Pulau Buru. Kekerasan yang dialami oleh para Tahanan Politik Pulau Buru dimulai ketika mereka ditangkap, diinterogasi dan selanjutnya dimasukkan ke rumah-rumah tahanan yang tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan tuduhan keterlibatan mereka dalam peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Setelah melalui serentetan penangkapan, penyiksaan dan penahanan, pembuangan atau pengiriman ke Pulau Buru menjadi â€puncakâ€ penyiksaan. Sejak para tahanan diberangkatkan ke Pulau Buru dan Nusakambangan dari Tanjung Priok, para tahanan diberi tahu bahwa pengiriman mereka ke sebuah pulau entah dimana adalah untuk seumur hidup. Pembuangan seumur hidup di pulau Buru itu juga diucapkan oleh Tonwel ketika mengawal para tahanan yang baru tiba dari kapal menuju barak-barak mereka.Hukuman dan penyiksaan dapat dijatuhkan kepada siapa pun yang dianggap melanggar peraturan dan â€simbol-simbolâ€ yang ditentukan oleh aparat yang dapat berubah dan tidak tertulis sesuai dengan keinginan aparat. Diantara mereka ada yang meninggal karena sakit, terbunuh dan dibunuh. Para tahanan ini telah kehilangan hak atas hidupnya sebagai manusia, seluruh hidupnya, bahkan hak hidup atau matinya telah diatur dan ditentukan oleh kekuasaan militer yang menjadi penguasa atas hidupnya.